Kesatuan Penting Untuk Mendirikan Negara Palestina

Kota Kinabalu, sheepofthought.com – Ambisi mendirikan negara berdaulat Palestina masih kabur sejak Solusi-Dua Negara diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Situasi ini berbeda bagi masyarakat Yahudi, di mana negara Israel menjadi mapan dalam waktu yang cepat sejak diumumkannya solusi tersebut. Apakah yang menyebabkan kekaburan terhadap negara Palestina hingga saat ini? Dan kaedah apakah yang memungkinkan untuk mendirikan negara Palestina yang berdaulat penuh? Dalam esai singkat ini, esei ini cuba untuk mengupas punca-punca yang menyebabkan kekaburan terhadap pembentukan negara-bangsa Palestin dan mencari kaedah yang memungkinkan untuk mendirikan negara Palestina yang berdaulat.

Secara historis, tanah Palestina ataupun ‘Palestinian Land’ bukanlah negara berdaulat sebelum adanya sistem antarabangsa yang berasaskan negara-bangsa. Tanah Palestin kerap dikuasai oleh kuasa-kuasa hegemoni sejak penaklukan pertama, bermula dari kerajaan Assyria, Babilonia, Persia, Roma, Utsmaniyah, hingga Inggris Raya ataupun British. Mengapa penulisan ini hanya memilih dari Assyria hingga British sementara meninggalkan Amerika Serikat yang juga sememangnya sebuah kuasa hegemoni saat ini? Hal ini kerana Solusi-Dua Negara 1947 merupakan solusi yang dirancang oleh pasukan khusus yang dibentuk oleh PBB iaitu United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP). Baik UNSCOP maupun PBB, kedua-dua organisasi itu bukanlah aktor negara. Ketika tanah Palestin dikendalikan oleh kuasa-kuasa besar, tidak ada usulan Solusi-Dua Negara seperti itu. Esei ini mengasumsikan bahwa Solusi-Dua Negara tidak diusulkan karena kuasa-kuasa besar cenderung menguasai tanah Palestina untuk keuntungan mereka. Jika mereka membuat Solusi-Dua Negara seperti itu, bermakna mereka memberikan hak kepada warga negara untuk berdaulat. Sebelum adanya Solusi-Dua negara, Muslim, Yahudi dan Kristen hidup bersama di bawah satu bumbung kuasa besar sebagai penguasa.

Setelah PBB diberi mandat oleh British untuk menangani tanah Palestina, UNSCOP di bawah PBB memberikan Solusi-Dua Negara pada tahun 1947. Hal ini menyebabkan berdirinya kedua-dua negara di tanah Palestin iaitu Israel dan Palestin. Namun sehingga kini, masih terdapat kekaburan dalam pembentukan Negara Palestina. Apa yang menyebabkan sedemikian terhadap pendirian Palestina sementara pendirian Israel tampaknya berjalan lancar?

Pendekatan yang dilakukan Israel dan Palestina selama ini berbeda. Poin pertama perbedaan itu adalah normalisasi. Sejak Amerika Serikat memperoleh kendalinya untuk melakukan proses perdamaian di Timur Tengah, terlihat bahwa Israel telah melakukan normalisasi atau kesepakatan damai dengan beberapa negara Arab yang direncanakan oleh Amerika Serikat, sedangkan Palestina tidak didekati oleh Amerika Serikat untuk melakukan normalisasi tersebut dengan Negara-negara Arab. Mengapa normalisasi penting bagi Palestina juga dan bukan hanya Israel? Karena Solusi-Dua Negara yang yang menyebabkan berdirinya Israel dan Palestina secara tidak langsung kedua-dua negara itu mengamalkan sistem ‘negara-bangsa’ ataupun juga dinamakan ‘nation-state’. Sistem antarabangsa pada saat ini yang berbasis kepada konsep ‘negara-bangsa’ memiliki empat prinsip; 1) kedaulatan, 2) kewarganegaraan, 3) wilayah, dan 4) pemerintah. Dari konsep ini, tidak hanya Israel yang perlu melakukan normalisasi, tetapi juga Palestina untuk melakukan normalisasi dengan negara lain terutama negara-negara terdekat dengan perbatasannya. Israel pada awalnya melakukan kesepakatan damai dengan Mesir pada tahun 1978 dan Yordania pada tahun 1994, dan pada saat ini ia kian bertambah. Adakah cukup dengan mengandalkan kesamaan ‘sesama orang Arab’ ataupun ‘sesama Islam’ dapat menjamin keselamatan Negara Palestin daripada ancaman luar? Dalam konsep negara-bangsa, setiap negara-bangsa memiliki batas wilayahnya sendiri. Etnik maupun agama bukanlah alat pengukur batas sempadan negara, tetapi harus didasarkan pada ukuran yang disepakati antara dua negara-bangsa yang bersebelahan untuk saling menghormati kedaulatannya. Oleh karena itu, normalisasi adalah aspek yang penting dalam menjamin keselamatan sebuah negara-bangsa dan itu merupakan salah satu perkara yang masih kurang dari pihak Palestina.

Normalisasi juga didefinisikan sebagai ‘pengakuan negara’ ataupun dalam bahasa Inggerisnya ‘state recognition’ dalam hukum internasional. Bagaimana sebuah negara diakui sebagai sebuah negara? Berdasarkan Montevideo Inter-American Convention on the Rights of Duties of State 1933, negara didefinisikan melalui empat kriteria, yaitu; 1) populasi yang permanen, 2) wilayah yang ditentukan, 3) pemerintahan yang efektif, dan 4) kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Untuk memastikan suatu negara dapat diakui sebagai negara, ada dua teori yang kerap digunakan dalam hukum internasional, yaitu teori konstitutif ‘constitutive theory’ dan teori deklaratif ‘declaratory theory’. Berdasarkan perspektif konstitutif, memenuhi keempat-empat kriteria saja tidak cukup tetapi perlu juga adanya pengakuan ‘recognition’  dari negara-negara lain ‘existing state’ bagi menerapkan hukum internasional pada negara tersebut. Berdasarkan teori ini, negara tidak perlu menerapkan hukum internasional kepada entitas yang tidak diakui sebagai negara. Sedangkan menurut teori deklaratif, suatu entitas diakui sebagai suatu negara tanpa perlu adanya pernyataan rasmi baik secara verbal mahupun bertulis oleh negara-negara lain bahwa mereka mengakui entitas tersebut sebagai suatu negara. Sepanjang entitas tersebut memenuhi keempat kriteria tersebut, entitas tersebut layak diakui sebagai sebuah negara-bangsa. Dari kedua perspektif tersebut, tidak diragukan lagi bahwa keempat kriteria tersebut penting dalam mendirikan sebuah negara-bangsa. Seberapa efektif pemerintahan Palestina? Sejauhmanakah kemampuan pemerintah Palestina dalam menjalin hubungan dengan negara lain?

Poin kedua adalah intra-conflict ataupun dalam bahasa Nusantaranya adalah konflik dalaman, di mana hal ini juga berkaitan dengan ‘efektivitas pemerintah’. Situasi di Negara Palestina berbeda dengan situasi di Israel. Israel secara umum tampaknya tidak memiliki perselisihan yang tajam antara kelompok politik sedangkan Palestina menghadapi perselisihan yang kuat antara HAMAS dan FATAH/PLO.

Sejak awal proses perdamaian yang direncanakan Amerika Serikat, konflik dalaman Palestina sudah mulai terjadi sejak Kesepakatan Oslo 1993 lagi. Dalam Kesepakatan Oslo, PLO adalah satu-satunya perwakilan Palestina yang diakui, sedangkan HAMAS tidak diakui. Dalam menjelaskan dampak dari perselisihan dalaman ini, esei ini tertarik dengan hipotesis yang ditulis oleh Pearlman (2008) yang menyatakan, “…pemimpin dari faksi dominan kemungkinan besar akan memperoleh keuntungan terbesar dari proses perdamaian, karena mereka diharapkan menjadi orang-orang yang diundang untuk berpartisipasi dalam negosiasi. Hasil ini menawarkan kepada individu-individu ini pengakuan eksternal atas kepemimpinan mereka dan meningkatkan akses mereka ke sumber daya material dan kekuatan institusional atas faksi-faksi yang bersaing.” (85). Hipotesis berikut dapat dicocokkan dengan perselisihan HAMAS dan PLO. PLO yang diakui sementara meninggalkan HAMAS telah memberikan keuntungan kepada PLO di West Bank sementara HAMAS di Gaza Strip lebih menderita daripada PLO karena sanksi yang diberikan (Swart, 2019).

Swart (2019) menggambarkannya sebagai ‘Menertibkan Rumah Palestina,’ yang berarti proses perdamaian Israel-Palestina tidak akan tercapai sampai konflik HAMAS dan PLO sembuh. Konflik ini terlihat jelas pada pemilihan Dewan Legislatif Palestina (PLC) yang dimenangkan oleh HAMAS di Gaza Strip, yang membuat HAMAS menguasai kawasan tersebut. Namun, hal ini menyebabkan perang antara Otoritas Palestina (PA) dan HAMAS di  Gaza Strip sebagai langkah usaha PA untuk menguasai wilayah Gaza Strip namun HAMAS masih dapat mempertahankan kendali mereka. Dari sini, terlihat warga Palestina masih belum bisa bersatu. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauhmanakah dapat berdirinya negara-bangsa Palestin jika organisasi politik Palestina masih tidak dapat bersatu?

Dari dua poin ini, tampaknya Israel memiliki keunggulan lebih dibandingkan Palestina. Di satu sisi, ada kurangnya keseimbangan dalam proses perdamaian oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, perlu adanya kesatuan politik di Palestin. Amerika Serikat tampaknya lebih fokus pada pendirian Israel daripada pendirian Palestin. Mungkin hal ini dikarenakan fokus Amerika Serikat lebih kepada penyelesaian konflik Arab-Israel setelah 1948 dan Perang Six Day War terjadi antara Israel dan beberapa negara Arab sementara Palestina tidak menjadi perhatian utama. Bagi warga Palestina, PLO harus menyadari pentingnya menyatukan politiknya dengan HAMAS terlebih dahulu sebelum memulakan proses-proses seterusnya. Tampaknya, terlalu cepat bagi PLO untuk meminta negosiasi dengan Israel setelah Yordania melepaskan diri dari West Bank. Mungkin juga karena kepentingannya sendiri untuk mengamankan PLO dalam menguasai West Bank.

Pembentukan Negara Palestina masih dapat didirikan. Dalam pemilihan presiden, baik HAMAS maupun PLO harus bersaing dan hasilnya harus dihormati. Terdapat kemajuan sebelumnya, di mana pada tahun 2017 HAMAS akhirnya membiarkan PA mengambil alih Gaza Strip. Ia adalah satu langkah yang baik, yang memungkinkan semua orang Palestina di bawah satu kepimpinan iaitu PA. Asseburg (2017) dalam makalahnya memuji pemerintahan Trump yang telah memberikan lampu hijau bagi Mesir untuk menengahi negosiasi HAMAS dan FATAH. Perbaikan ini harus terus dipertahankan dan diharapkan negosiasi Israel-Palestina harus dilakukan setelah perselisihan intra di Palestina selesai. Namun, dari sisi Israel, penting bagi Amerika Serikat untuk menghapus HAMAS dari daftar teroris mereka. Keputusan tersebut mungkin dapat mempengaruhi negara-negara sekutunya seperti anggota-anggota Uni Eropa, dan termasuk Israel untuk menghapus HAMAS dari daftar teroris. Jika HAMAS masih dianggap teroris, mungkin akan mengarah pada masalah yang sama pada tahun 2006 ketika Amerika Serikat menggunakan kekuasaannya untuk menerima Mahmoud Abbas dari PLO sebagai presiden tanpa mengacu pada hasil pemilihan yang sah.

Normalisasi atau kesepakatan damai Palestina dengan negara-negara lain terutama negara-negara tetangga penting untuk menjalin hubungan baik dan sepakat dengan wilayah yang diklaim masing-masing. Artinya, Palestina juga harus melakukan apa yang telah dilakukan Israel sejak Solusi-Dua Negara berkuatkuasa untuk memastikan Negara Palestin kekal sebagai sebuah negara yang berdaulat. Hal ini dapat dilihat juga seperti dalam Kitab Suci Al-Quran, di mana perlunya ada tindakan yang sama antara dua pihak untuk mendapatkan keadilan.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim (Al-Quran, 5:45).

Normalisasi ini tidak hanya untuk membuat perbatasan wilayah yang jelas, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah seperti pembangunan ekonomi dan keamanan, termasuk ketahanan pangan di Palestina. Data dari PBB menunjukkan keprihatinan yang sangat besar terutama untuk Gaza Strip yang diprediksi tidak layak huni pada tahun 2020 (United Nations, 2016). Oleh karena itu, kesepakatan damai menjadi penting untuk menghindari sanksi politik dari negara lain. Sanksi tersebut dapat menyebabkan negara tertentu tidak dapat memiliki saling ketergantungan ekonomi tersebut. Normalisasi yang dimediasi Amerika Serikat antara Israel dan beberapa negara Arab seharusnya menjadi pelajaran bagi Palestina untuk membuat kesepakatan damai dengan negara-negara lain juga.

RUJUKAN

Asseburg, M. (2017). The Fatah-Hamas Reconciliation Agreement on October 2017: An Opportunity to End Gaza’s Humanitarian Crisis and Permanently Overcome the Blockade. Berlin: German Institute for International and Security Affairs.

Pearlman, W. (2008). Spoiling Inside and Out: Internal Political Contestation and the Middle East Peace Process. International Security, 33, (3), pp. 79-109.

Swart, M. (2019). Palestinian Reconciliation and the Potential of Transitional Justice. Doha:  Brookings Doha Center Analysis Paper.

United Nations. (2016). Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People (A/71/174). General Assembly, Secretary-General, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).