Raja Hussein Bin Talal, ‘Al-Malik Al-Insan’, dan Kontribusinya Kepada Perjuangan Kenegaraan Palestina

Amman, Yordania, sheepofthought.com – Raja Hussein Bin Talal adalah Raja ke-3 dan yang paling lama berkuasa (tahun 47) untuk Kerajaan Hashimiyyah Yordania. Berasal dari Banu Hashim, Raja Hussein adalah generasi ke 40 keturunan langsung Nabi Muhammad Saw. Semenjak kekuasaannya dari tahun 1952 diusianya ke 17 hingga wafatnya di tahun 1999, Raja Hussein memimpin Yordania, negara yang begitu rentan secara geografis di tengah-tengah Bumi Syam antara negara-negara yang jauh lebih besar secara geografis, populasi, perekonomian dan militer, serta yang jauh lebih diperhitungkan dalam kontestasi regional.

Kestabilan Yordania saat ini di regional yang tidak stabil secara keamanan dan perekonomian adalah berkat dari manuver-manuver strategis yang digerakkan oleh Monarki Hashimiyyah, terkhususnya oleh Raja Hussein selama 47 tahun kekuasaannya, demi kelangsungan (survival) Kerajaan Hashimiyyah.

Jika bertanya kepada generasi muda dan tua di Yordania mengenai Almarhum Raja Hussein, mayoritas besar respon yang diberikan adalah mengenai pengabdian setia Sang Raja kepada kemakmuran dan keamanan negara, sehingga beliau sering dijuluki sebagai ‘Al-Malik Al-Insan’ atau Raja yang Manusiawi. Pendirian karismatik dan kepintaran Sang Raja adalah diantara imej yang dibayangkan oleh rakyat Yordania, pemimpin-pemimpin negara Arab dan Dunia Islam, dan juga oposisi sang Raja yaitu negara Israel, yang telah melewati 3 peperangan melawan Yordania.

Memanasnya perang antara Israel dan Hamas, fraksi non-PLO Palestina, dan dengan mulai masuknya aktor lain seperti Hezbollah dan Houthi, telah mengeskalasi perang ke tingkat regional Asia Barat di tahun 2024, ia mengembalikan perhatian Dunia Islam ke persoalan Palestina.

Peranan Raja Hussein dalam perjuangan kenegaraan Palestina adalah sesuatu yang perlu diingat kembali. Karena berkat kebijakan Raja Hussein lah, perjuangan kenegaraan Palestina yang sempat terabaikan sejak kekalahan negara-negara Arab (Yordania Mesir, Suriah, dan Lebanon) dalam Perang Arab-Israel 1967, dan semenjak guncangan antara PLO dan pemimpin-pemimpin negara Arab (termasuk Yordania) pada periode setelah Perang Arab-Israel, Raja Husein lah yang mengeluarkan kebijakan di tahun 1988 yang berbeda dari sang ayah dan kakeknya dalam persoalan Palestina.

Raja Hussein mengeluarkan kebijakan pada tahun 1988 bahwa Kerajaan Hashimiyyah Yordania secara resmi meninggalkan ambisi untuk merebut kembali Tepi Barat dari Israel untuk menjadi wilayah kedaulatan Yordania, tetapi mengadvokasi untuk membebaskan Tepi Barat (dan Gaza) dari invasi dan pendudukan Israel untuk menjadikannya wilayah negara berdaulat Palestina berdasarkan garis 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. Pendirian tersebut sekarang menjadi parameter yang di setujui dan di advokasi oleh organisasi internasional, seperti Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan menjadi parameter yang di setujui oleh mayoritas komunitas internasional, termasuk Indonesia. Selain kebijakan strategis ini, pimpinan-pimpinan agama Kristen dan Islam Yerusalem dan penduduk asli Yerusalem memberikan kepercayaan penuh kepada Raja Hussein, atau umumnya kepada keluarga Kerajaan Hasyimiyyah Yordania untuk memegang status kewalian situs suci Kristen dan Islam (termasuk Al Masjid Al Aqsa) di Yerusalem.

Adalah Raja Hussein yang telah berkontribusi besar dalam mendirikan suatu fondasi demi kelangsungan Yordania ditengah perbenturan kekuasaan Asia Barat, Sang Raja menjadikan Yordania negara yang ratarata stabil secara politik, sosial, dan ekonomi dan negara yang ‘diperhitungkan’ di tengah pergulatan politik Asia Barat, dan memainkan peranan yang cukup sentral dalam perjuangan kenegaaraan Palestina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *